Jurnal hukum Indonesia – Sampang, Aparat Penegak Hukum ( APH ) sampang madura kinerjanya terus menjadi sorotan masyarakat dan beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Maupun LSM dan Media yang seakan-akan APH terkait tutup mata tentang laporan masyarakat yang tak kunjung ditindaklanjuti dan terkesan dibiarkan saja.
Seperti adanya proyek Rehabilitasi SDN BIREM 3 di kecamatan Tambelangan
Yang memakai Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.544. 317.618 Rupiah yang di kerjakan secara asal-asalan
tidak Sesuai Rancangan Anggaran Belanja (R A B).
KPK Nusantara, pada Senin siang (6/1/25), mempertanyakan dan menduga sudah ada kerja sama teroganisir Untuk mencari keuntungan pribadi.
“Terkait laporan yang masuk ke kami dan data yang ada, diduga emang terorganisir semua, dan kita lihat memang untuk keuntungan pribadi yang mana PT AQC jaya sebagai kontraktor diduga ikut bermain dengan Oknum-oknum terkait.
Dugaan tersebut di buktikan dengan kecolongan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Rehab beberapa pembangunan ruang kelas yang tersebar di beberapa kecamatan.
Saat dicoba di konfirmasi, kepala bidang Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Abdur rahman sampai saat ini belum ada keterangan resmi maupun tindakan untuk hal terkait.
Mahfud selaku Komisi IV DPRD juga telah menegaskan jika ada pembangunan terkait yang menggunakan bahan tidak layak, maka ia akan membongkar karena tidak sesuai dan akan berbahaya dikemudian hari.
Sebagai perwakilan masyarakat, juga mengharapkan instansi terkait dapat secepatnya Menindaklanjuti supaya kemajuan pendidikan di Indonesia dapat terlaksana secara merata sesuai arahan presiden Prabowo dan merupakan keinginan bangsa Indonesia.
“Tentunya ini merupakan batu sandungan bagi kemajuan pendidikan di negeri ini, miris lihatnya mas kalau bangunan saja di korupsi, bagaimana generasi muda kita mau belajar dengan layak,” imbuhnya.
