Surabaya — Jurnal Hukum Indonesia.–
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Kuntadi, S.H., M.H., hadir sebagai narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk Petra Agile & Integrity Forum: Compliance and Sustainability Growth di Universitas Kristen Petra Surabaya, Selasa (30/9/2025).
Seminar tersebut membahas isu kepatuhan, integritas, serta keberlanjutan dalam dunia bisnis dan keuangan. Selain Kajati Jatim, seminar juga menghadirkan dua narasumber lain yakni Senior Advisor Fraud Banking Investigation PT BCA, Dr. (Cand) Wani Sabu, dan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Untung Basuki, S.E., M.E.
Dalam paparannya, Kajati Jatim Dr. Kuntadi menekankan bahwa transformasi digital selain membawa manfaat juga menghadirkan risiko besar, diantaranya kejahatan siber, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.
Menghadapi gelombang kejahatan finansial tersebut, Kajati Jatim menegaskan bahwa instrumen hukum di Indonesia sejatinya sudah memadai meliputi KUHP/KUHAP, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang ITE, serta Undang-Undang TPPU.
Namun demikian, Kajati Jatim menilai tantangan sebenarnya terletak pada implementasi dan sinergi antarlembaga. “Tantangan yang nyata adalah implementasi dan sinergi antar lembaga, tanpa koordinasi yang solid, aturan hukum yang sudah lengkap ini tidak akan berjalan efektif” ujar Dr. Kuntadi.
Lebih lanjut, Kajati Jatim menjelaskan bahwa peran Kejaksaan tidak hanya sebatas penuntutan perkara korupsi, kejahatan siber, dan TPPU, tetapi juga meliputi asset recovery melalui gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
Beliau juga menekankan pentingnya peran bank sebagai gatekeeper sistem keuangan dengan menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC), program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Melalui kegiatan ini, Kajati Jatim mengajak seluruh peserta seminar untuk mendukung upaya pemberantasan kejahatan finansial melalui sinergi dengan aparat penegak hukum, dunia perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan demi menciptakan sistem bisnis dan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
