Surabaya – Jurnal Hukum Indonesia.–
Rencana aksi unjuk rasa pada 3 September 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, yang diisukan akan mengangkat isu dugaan penyimpangan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta wacana penurunan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menuai tanggapan beragam.
Ketua Umum Forum Pemuda Madura Indonesia (FPMI), Ahmad Andi Guntur & Jajaran Pengurus menyatakan tidak sepakat dengan rencana aksi tersebut. Ia menilai isu yang dihembuskan tidak tepat dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam pertemuan internal FPMI yang digelar di Serasa Cafe, Jalan Raya Darmo No. 116, Surabaya. Dalam kesempatan itu, Ahmad Andi Guntur bersama jajaran pengurus menegaskan bahwa FPMI tidak berada di barisan kelompok yang mendorong agenda penurunan Gubernur Jatim.
“FPMI adalah wadah kepemudaan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, persaudaraan, serta menjaga kondusifitas Jawa Timur. Kami tidak sepakat jika ada gerakan yang justru menimbulkan kegaduhan politik dan perpecahan di masyarakat,” tegas Ahmad Andi Guntur.Rabu (27/8).
Menurutnya, jalur hukum dan mekanisme konstitusional adalah ruang yang tepat apabila memang ada dugaan penyimpangan dana hibah. “Kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Jangan sampai gerakan mahasiswa atau pemuda dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik,” ujarnya.
FPMI menilai bahwa aspirasi masyarakat harus tetap disalurkan melalui jalur konstitusional, tanpa mengarah pada provokasi ataupun upaya menjatuhkan pemimpin daerah yang masih sah secara hukum. Oleh karena itu, FPMI mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas serta mengedepankan dialog yang konstruktif.
Dengan pernyataan sikap ini, FPMI berharap tidak ada pihak yang membawa-bawa nama organisasi atau mengatasnamakan FPMI dalam aksi yang digadang berlangsung pada 3 September di Gedung Grahadi mendatang.
