Bangkalan,Jurnal Hukum Indonesia.–
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyapa masyarakat dalam sebuah kegiatan yang digelar di Pendopo Kecamatan Socah pada Selasa (15/08).
Sapa masyarakat kali ini difokuskan kepada pembahasan untuk mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Lukman Hakim menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dalam menggali serta memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber PAD.
Ia menyatakan bahwa optimalisasi potensi desa dan kecamatan menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Salah satu kunci peningkatan PAD adalah inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kami mendorong agar desa-desa mulai menggunakan aplikasi E-SPPT PBB untuk mempermudah pencatatan serta pelaporan potensi ekonomi lokal,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kontribusi dalam pembangunan melalui kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat pondasi keuangan daerah dan mempercepat pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Bupati mengungkapkan kebijakan baru terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia menyampaikan bahwa desa yang mampu mencapai pelunasan PBB sebesar 100 persen akan mendapatkan insentif dalam bentuk program pembangunan dari pemerintah daerah.
“Misalnya, jika Desa Dakiring berhasil melunasi PBB sebesar Rp25 juta pada tahun 2025, maka pada tahun 2026 desa tersebut akan menerima program khusus dari Pemkab sebagai bentuk apresiasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa penerapan sistem digital akan mempercepat dan mempermudah proses administrasi, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat sinergi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Bangkalan, khususnya dalam menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi lokal guna mencapai target optimalisasi PAD tahun 2025.
