Pasuruan, Jurnal Hukum Indonesia.–
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan pelanggaran tahapan logistik di Paviliun Taman Dayu, Minggu (24/12/2023). Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Jatim, Abdul Warits, ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh anggota Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), khususnya pengawasan terhadap distribusi logistik Pemilu 2024 yang diterima oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pasuruan.
Dalam rilisnya hari ini, Senin (25/12/2023), Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yunianto mengatakan, distribusi logistik Pemilu 2024 sudah diterima KPU, seperti bilik suara, kartu suara, tinta dan lainnya. Dan inilah yang harus diperhatikan oleh Panwascam agar melaksanakan tugas pengawasannya. Sedangkan perihal pelanggaran tahapan logistik pemilu 2024 di Kabupaten Pasuruan, Bawaslu belum menemukannya.
Dikatakan Arie, pendistribusian logistik Pemilu 2024 masih berlangsung hingga kini. Namun tidak menutup kemungkinan bisa saja ada pelanggaran seperti salah cetak, warna tidak sesuai dan lainnya. Oleh sebab itu pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU ketika logistik datang ke Gudang yang ada di Pohjentrek .
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim, Abdul Warits menegaskan bahwa ada 3 hal yang harus dikuatkan dalam diri seorang pengawas pemilu, baik Bawaslu hingga kepanjangan tangannya seperti Panwascam, PPL dan lainnya. Ketiga hal tersebut yakni penguatan SDM, jaringan informasi data serta penguatan kelembagaan. Apabila semuanya dikuasai, maka pelaksanaan pengawasan semua tahapan pemilu akan ikut menguat.
