Bangkalan. Jurnal Hukum Indonesia.–
Dugaan pelanggaran etika oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pada edisi sebelumnya di media ini memberitakan, seorang anggota dewan berinisial AS diduga menggelapkan motor Yamaha Jupiter milik tetangganya yang juga rekannya. Meski kendaraan telah dikembalikan, publik tetap mempertanyakan integritas wakil rakyat tersebut.
Upaya media untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak DPRD berujung buntu. Sekretaris DPRD (Sekwan) mengaku baru mengetahui kabar itu setelah dikirim link berita terkait dugaan tersebut, namun hingga kini tak memberi keterangan resmi.
“Maaf baru baca skr ini sy pak 🙏,” katanya. (23/7)
Janji bertemu yang sempat dijadwalkan juga tak pernah terealisasi.
“Ini msh (masih) di kd (Kedung) cowek, saya lgsung (langsung ) ke BKPSDM ( Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) depan stadion, ada und (undangan) rapat jam 13.00 🙏,” katanya di WhatsApp.[24/7, 12.54]
Ketua DPRD pun bersikap sama. Pesan permintaan wawancara tidak ditanggapi tuntas, hanya alasan sedang berada di luar kota. Sampai berita ini diterbitkan, tak ada kabar lanjutan.
“Oke oke siap, nanti tak kabari kalau sudah di Bangkalan, masih ada acara keluarga,” lanjutnya melalui voice note, Rabu (4/8)
Sikap bungkam ini menimbulkan pertanyaan: apakah DPRD Bangkalan sedang menutup-nutupi kasus yang menyeret anggotanya?
Sementara publik menilai diamnya lembaga ini hanya akan memperburuk krisis kepercayaan.
Sebagai lembaga publik, DPRD seharusnya menjunjung keterbukaan dan akuntabilitas, bukan melindungi oknum yang diduga melanggar hukum dan etika.
Informasi terakhir yang diperoleh, yang bersangkutan AS jarang aktif dalam kegiatan kantor
Kondisi ini diharapkan dapat menjadi perhatian bersama agar yang bersangkutan dapat lebih berperan aktif demi mendukung kelancaran tugas dan fungsi lembaga.
