Ahadiyat, Kepala Dinas Peternakan kabupaten Bangkalan
Bangkalan. Jurnal Hukum Indonesia.-
Upaya menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) terus dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan. Melalui berbagai langkah strategis, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengendalikan wabah yang berdampak pada sektor peternakan ini.
Dokter hewan Ali Makki, yang mewakili Kepala Dinas Peternakan Bangkalan, Ahadiyat, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan kasus PMK melalui Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) setempat.
“Selama ada laporan dari masyarakat, kami akan segera turun ke lapangan untuk melakukan penanganan,” ujarnya, Selasa (4/2), di ruang kerja Kepala Dinas Peternakan Bangkalan.
Dalam upaya penanganan, Dinas Peternakan setempat memberikan pengobatan berupa vaksin kepada ternak yang terjangkit. Namun, harga vaksin untuk pengobatan ini tergolong mahal, berkisar antara Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per dosis. “Sudah ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur hal ini,” tambahnya.
Sementara itu, bagi ternak yang sehat, pemerintah menyediakan vaksin antibodi guna mencegah penyebaran virus PMK. Namun, keterbatasan jumlah vaksin menjadi tantangan tersendiri. Hingga saat ini, hanya tersedia 7.000 dosis vaksin, yang belum mampu menjangkau seluruh peternak di Bangkalan. Setiap kecamatan rata-rata mendapatkan jatah 325 dosis, kecuali Kecamatan Tanah Merah yang menerima 350 dosis karena jumlah peternaknya lebih banyak.
Menyoal harga vaksin, pemerintah melalui Bareskrim Polri telah menetapkan bantuan subsidi dengan harga Rp5 ribu per dosis. Namun, petugas di lapangan diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian harga dengan batas maksimum Rp25 ribu per dosis.
“Jadi kekurangannya bisa ditarik dari peternak sebesar Rp20 ribu, itu bisa jadi dibantu oleh kepala desa setempat” jelas Ali Makki.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar petugas vaksinasi bukan merupakan pegawai tetap pemerintah, melainkan tenaga swadaya atau mandiri yang memiliki izin praktik paramedis resmi. Mereka bekerja secara independen dengan legalitas yang diakui oleh pihak perizinan setempat.
Kepala Dinas Peternakan Bangkalan, Ahadiyat, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya menekan penyebaran virus PMK hingga benar-benar terkendali. Langkah vaksinasi dan pengawasan ketat terhadap ternak yang terjangkit menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas sektor peternakan di Bangkalan. Dengan upaya berkelanjutan ini, diharapkan wabah PMK dapat diminimalisir dan kesejahteraan peternak tetap terjaga.
