Oleh: Zakia Anilhawa
Bangkalan, Jurnal Hukum Indonesia.–
Di era digital saat ini, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Setiap aktivitas—mulai dari berbelanja online, bersosialisasi di media digital, hingga menelusuri informasi di internet—meninggalkan jejak digital yang terus dikumpulkan dan dianalisis oleh sistem berbasis Big Data. Teknologi ini membawa berbagai kemudahan, namun pada saat yang sama menghadirkan dilema serius terkait privasi dan keamanan data pribadi.
Big Data merujuk pada kumpulan data dalam jumlah sangat besar yang berasal dari berbagai sumber, kemudian diolah untuk menemukan pola, tren, dan informasi penting. Dalam praktiknya, Big Data telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi transportasi online mampu memperkirakan waktu kedatangan dengan akurat, platform belanja menawarkan rekomendasi produk sesuai minat pengguna, dan sektor kesehatan dapat memprediksi penyebaran penyakit melalui analisis data populasi. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana Big Data mendukung efisiensi, kenyamanan, dan peningkatan kualitas layanan publik maupun privat.
Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, muncul persoalan mendasar mengenai hak atas privasi individu. Data pribadi seperti lokasi, riwayat pencarian, dan preferensi pengguna sering kali dikumpulkan dan digunakan tanpa disadari oleh pemiliknya. Tak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui sejauh mana informasi mereka dihimpun dan bagaimana data tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan teknologi. Dalam beberapa kasus, kebocoran data bahkan menimbulkan ancaman keamanan dan kerugian besar bagi individu maupun masyarakat luas.
Dilema antara privasi dan kemudahan kemudian memunculkan pertanyaan etis: Sejauh mana seseorang bersedia mengorbankan privasinya demi kenyamanan digital? Di satu sisi, masyarakat menikmati layanan yang cepat, personal, dan praktis. Namun di sisi lain, kekhawatiran akan penyalahgunaan data serta praktik komersialisasi informasi pribadi terus menghantui.
Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan privasi. Beberapa langkah penting yang harus ditempuh antara lain:
1. Regulasi yang Kuat
Pemerintah harus memperkuat regulasi perlindungan data pribadi melalui undang-undang yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan, penyimpanan, serta pemanfaatan data pengguna.
2. Transparansi Perusahaan Teknologi
Perusahaan teknologi berkewajiban menjaga keterbukaan dalam penggunaan data dan memberikan hak kontrol kepada pengguna atas informasi pribadinya.
3. Literasi Digital Masyarakat
Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga privasi di dunia maya, termasuk cara mengatur izin aplikasi dan membatasi informasi yang dibagikan.
Pada akhirnya, teknologi Big Data bukanlah ancaman yang harus ditolak, melainkan inovasi yang harus dikelola secara etis dan bertanggung jawab. Dengan regulasi yang tepat, tanggung jawab korporasi, serta kesadaran masyarakat, kemajuan teknologi dapat tetap dinikmati tanpa mengorbankan hak fundamental atas privasi.
Dilema antara privasi dan kemudahan memang tak terhindarkan. Namun melalui kebijakan yang bijak dan keselarasan etis, keduanya dapat berjalan berdampingan demi menciptakan kehidupan digital yang aman, nyaman, dan manusiawi.
Kamis, 16 Oktober 2025.
Buya Dr. Mohamad Djasuli,(Pengasuh PPM Tebu Falah Telang Kamal)
